nusakini.com-Makassar-Pemerintah Provinsi Sulsel melalui Dinas Komunikasi, Informatika Statistik, dan Persandian (KISP) Provinsi Sulsel, melaksanakan kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) hasil Assessment Implementasi Tekhnologi Informasi (TI) Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulsel di Hotel Aerotel Smile , Rabu (21/11). 

Kepala Bidang (Kabid) Layanan e-Government Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (KISP) Provinsi Sulsel, Drs. Lukmanuddin, MM, mengatakan kegiatan ini merupakan tindak lanjut master plan TI Pemprov Sulsel yang masuk dalam program 100 hari Gubernur Sulsel yang menyangkut pengembangan tekhnologi informasi.  

• Pamen Ahli Bid. Ekonomi Mewakili Pangdam XIV/Hsn, Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri RI Melalui Virtual
• Kolonel Inf (Purn) Agus Salim: Pemimpin dengan Jiwa Empati yang Kuat
• Kolonel Inf (Purn) Agussalim, S.H: Pemimpin yang Lahir dari Rahim Rakyat
• Pj Sekda Sulsel Jamu Ratusan Saudagar Peserta PSBM XXIV
• Sinergi Basarnas dan Pemerintah Sulsel dalam Penanganan Bencana Semakin Kuat

"KISP Provinsi Sulsel yang diberi tanggung jawab melakukan kajian pengembangan TI untuk lima tahun kedepan, sebelumnya telah melakukan assessment ke OPD untuk mengetahui kondisi penyelenggaraan TI dan hasilnya hampir sebagian aplikasi yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak berjalan maksimal," jelasnya. 

"Dari hasil Assessment yang dilakukan ke OPD Pemprov Sulsel, ditemukan berbagai persolan diantaranya pengelola Sumber DayaMmanusia (SDM) aplikasi yang sangat terbatas serta pengembangan aplikasi yang tidak berjalan baik karena ditangani pihak ketiga,sehingga harus membuat ulang," lanjtnya. 

"Mengantisipasi agar hal semacam ini tidak terulang kembali KISP Sulsel telah mengeluarkan surat edaran ke OPD yang isinya meminta dibentuk tim kecil yang akan bertanggung jawab pada pelaksanaan IT termasuk penggunaan aplikasi Baruga Sulsel," jelasnya. 

"Tim ini juga akan dimasukkan dalam tim koordinasi penyelenggaraan IT Provinsi Sulsel sesuai peraturan presiden (perpres) no 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik," tutupnya.(p/ab)